Adhi M Daryono, "Kepercayaan Publik Hilang di Akhir Pemerintahan SBY"

Pemilu 2014 diharapkan menghasilkan pemimpin yang bisa dipercaya dan memahami kebutuhan rakyatnya.

MEMASUKI 10 tahun masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kinerjanya dinilai semakin menurun. Penilaian terse-but dikemukakan beberapa pakar dalam forum diskusi yang diselenggarakan Center for Information and Development Studies (Cides) bertajuk Masihkah Ada Harapan Publik terhadap Pemerintah SBY, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Dewan Direktur Cides Rohmad Hadiwijoyo, penyebab menurunnya kinerja pemerintahan SBY ialah rendahnya pemahaman elite pemerintahan terhadap nilai filosofis bangsanya. “Pemimpin tidak memberi teladan, tidak menjadi penggerak, dan tidak mampu mendorong rakyatnya menjadi lebih baik, makmur, dan sejahtera,” ujarnya. Selain itu, kepentingan pemimpin lebih menonjol daripada memperjuangkan rakyatnya.

“Berbeda dengan kepemimpinan Nelson Mandela (mendiang) yang bisa memahami kebutuhan rakyatnya dengan memperjuangkan antidiskriminasi dan tegas menciptakan prinsip keadilan,” paparnya. Rohmad menambahkan lambannya kinerja pemerintah juga disebabkan aparat pemerintah gagal merespons permasalahan rakyat saat ini yang semakin kompleks.

Pengamat ekonomi Cides Umar Juoro, dalam acara tersebut, menyorot kondisi ekonomi Indonesia yang dikhawatirkan bisa masuk zona bahaya. “Indonesia harus waspada terhadap investasi asing yang datang dan pergi dengan cepat, tapi pemerintah malah bangga mengatakan bahwa `investasi panas’ tersebut tertarik dengan kondisi bursa efek di Jakarta,” ujar Umar.

Dalam penentuan pertumbuhan, ucap Umar, pemerintah sering kali menjelaskan ekonomi Indonesia hanya bisa mencapai 7%. Umar menilai hal tersebut merupakan penyakit pemerintah yang tidak mampu meraih pertumbuhan lebih tinggi. “Anggapan bahwa Indonesia hanya mampu capai pertumbuhan ekonomi 7% saja tidak realistis. Bila China dan India bisa mencapai pertumbuhan double digit atau di atas 10%, kenapa Indonesia tidak mau membuat perubahan agar kinerja ekonominya lebih tinggi?” jelas Umar.

Harapan suram
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan pascareformasi, demokrasi belum menjadi jawaban yang memberikan harapan. Dalam sembilan tahun pemerintahan SBY, lanjutnya, terjadi ketidakpastian demokrasi. “Kebijakan politik SBY tidak memberikan perubahan signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Indria.

Indria menambahkan jikapun dalam kurun waktu SBY menjabat presiden ada dampak ekonomi yang dirasakan, itu bukan sebuah kebijakan politik dari SBY. “Misalnya kenaikan harga minyak mentah, itu karena tekanan pasar. Nilai tukar rupiah jatuh karena pasar. Seharusnya pemerintah mempertahankan kurs rupiah di tengah impitan pasar,” ujarnya.

Untuk kondisi Indonesia ke depan yang lebih baik, Indria berharap suksesi pemerintahan pada 2014 bisa berjalan dengan baik.

“Dengan pemilu yang baik, akan ada trust dari masyarakat. Selama ini tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi IX Harry Azhar Aziz, yang hadir pada acara tersebut, membenarkan bahwa realisasi anggaran pemerintah sudah tidak ada harapan lagi. “Di akhir masa pemerintahan SBY, sudah tidak ada yang diharapkan lagi dengan kondisi perekonomian seperti ini,” tukasnya. (P-2)