Perang Opini Media dalam Pilpres 2014

Bisnis Indoensia 17 Juni 2014 Page 2 Oleh M Jamalluddin Ritonga, Dosen Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta

Perang opini seputar calon presiden dan wakil presiden belakangan ini makin marak di media massa. Sebagian media memberi porsi lebih banyak kepada pasangan capres-cawapres tertentu.

Keberpihakan itu juga mengemuka melalui berita utamanya kerap mengangkat pasangan capres-cawapres tertentu dalam frame positif. Sementara itu, pasangan capres-cawapres lainnya, meskipun kadang kala dijadikan berita utama, tetapi frame negatif tampak lebih menonjol.

Puja-puji dan caci maki terhadap pasangan capres-cawapres tertentu seharusnya tidak mengemuka dalam media massa yang mengklaim independen. Media massa semacam ini pada umumnya menjauhkan diri dari keberpihakan terhadap salah satu pasangan caprescawapres dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Menjaga kredibilitas seharusnya menjadi komitmen setiap pengelola media massa, khususnya pengelola redaksi. Sebab, hubungan media dengan khalayak semata berdasarkan ikatan kepercayaan.

Apabila suatu media sudah tidak dipercaya, khalayak akan meninggalkan media tersebut. Sebaliknya, khalayak akan tetap loyal terhadap suatu media massa selama yang bersangkutan masih memercayainya.

Media yang nekat melibatkan diri mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, pada dasarnya sedang ‘berjudi'. Mereka menggadaikan idealismenya untuk mencapai tujuan jangka pendek dengan mengorbankan kepercayaan khalayak yang sudah diupayakan dalam jangka waktu lama.

Media semacam ini tentunya mengabaikan cita-cita insan pers yang menginginkan terwujudnya profesionalisme wartawan di era Reformasi. Kenapa?

Pengelola redaksi yang melibatkan diri berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres tentu memahami pentingnya menjaga kepercayaan khalayaknya. Mereka juga mengetahui persis pentingnya profesionalisme profesi dengan menerapkan kode etik jurnalistik agar kredibilitas media yang dikelolanya tetap terjaga.

Namun, semua itu tidak dapat dilaksanakan bila pemilik modal mengintervensi kebijakan redaksional. Intervensi pemilik dalam pemberitaan terjadi karena mereka juga menjadi petinggi partai politik.

Para pemilik modal ini mendukung salah satu pasangan capres-cawapres yang harus dimenangkan pada Pilpres 2014. Untuk itu, media yang dimilikinya juga dilibatkan guna terwujudnya maksud sang pemilik modal.

Pelibatan media ini pada umumnya melalui pemberitaan dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi agar terbentuk pendapat umum yang menguntungkan bagi pasangan capres-cawapres yang didukungnya. Hal itu dimungkinkan mengingat salah satu fungsi media massa untuk menyalurkan pendapat umum.

Media massa seharusnya membuka akses itu seluas-luasnya, tetapi belakangan ini tampak dibelokkan hanya untuk kepentingan pemilik modal dengan menyeleksi sumbersumber berita yang sejalan dengan maksud pemilik modal.

Media massa akan menentukan apakah suatu isu bermuara menjadi pendapat umum atau tidak. Kalau media massa menyetop berkembangnya suatu isu, maka isu itu tidak akan pernah menjadi pendapat umum.

Sebaliknya, bila media massa meneruskan suatu isu meniadi agenda utamanya, maka peluang terbentuknya pendapat umum akan terbuka luas.

Terbentuknya pendapat umum yang mencerminkan pendapat berbagai lapisan masyarakat yang sudah diseleksi dapat menjadi alat penekan bagi pasangan capres-cawapres kompetitomya.

Hal itu dapat dilihat dalam kasus ketika Menteri Agama Suryadharma AB menjadi tersangka, yang tentu menerus dijadikan berita utama. Kasus ini kemudian diperluas dengan mengkaitkan keseriusan pasangan capres-cawapres yang menjadi kompetitornya dalam pemberantasan korupsi.

Hal yang sama juga dimunculkan secara intensif di suatu media massa terkait kasus korupsi pengadaan armada Transjakarta yang diduga melibatkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Bahkan isu-isu negatif yang marak di media sosial kerap dijadikan berita selama hal itu dapat memberi stigma buruk terhadap pasangan capres-cawapres yang dijadikan lawan.

EMBARGO BERITA

Tentu raja embargo berita juga kerap dilakukan. Isu-isu yang tidak menguntungkan pasangan caprescawapres yang didukung pemilik modal kerap diembargo atau diberitakan seadanya dengan meminimalkan sisi negatifnya. Dalam konteks ini, media massa yang bersangkutan tidak menyalurkan pendapat umum, tapi justru menyalurkan pendapat perseorangan (pemilik modal).

Bahkan media massa tersebut berupaya memorak-porandakan pendapat umum dengan memilih narasumber yang sejalan dengan kehendak pemilik modal.

Gejala demikian sungguh nyata dalam pemberitaan sebagian media massa di Tanah Air. Pemodal sama-sama berupaya memobilisasi pendapat agar calonnya menjadi presiden. Beberapa media bahkan tampak melibatkan diri dalam menggalang pendapat.

Oleh karena itu, tidak mengherankan di media tertentu pasangan Jokowi-JK digambarkan seharum bunga melati, sedangkan pasangan Prabowo-Hatta dikesankan seperti bunga beraroma bangkai. Sebaliknya, di media lainnya pasangan Prabowo-Hatta digambarkan sosok tegas dan mandhi, sedangkan pasangan Jokowi-JK dilukiskan sebagai boneka Megawati Soekarnoputri.

Pemberitaan semacam itu boleh jadi tidak dikehendaki oleh pengeIola redaksi masing-masing media massa. Mereka terpaksa melakukan itu karena tidak berdaya terhadap pemilih modal.

Namun, apapun penyebabnya, media massa semacam itu sudah abai terhadap kode etik jurnalistik dan nilai berita, yang seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan kelayakan berita.

Praktik pemberitaan media massa semaca itu sebetulnya 'sudah mengarah pada perang opini antarmedia. Pengelola redaksi karena tekanan pemilik modal akhirnya meugabaikan dan mengangkangi prinsip objektivitas dan keberimbangan.

Sebagian media yang melakukan perang opini justru mengklaim independen dan taat asas pada prinsip objektivitas dan seimbang dalam melaporkan pemberitaannya.

Namun, demi kepentingan sempit dan sesaat, sebagian media massa berubah menjadi penyalur pendapat pemilik modal dan secara sistematis berupaya untuk memorak-porandakan pendapat umum yang sesungguhnya.

Perubahan pendapat umum yang ditolerir adalah aneka pendapat yang disalurkan oleh media massa  berdasarkan pada agenda publik. Media massa tidak boleh memaksakan agendanya, tapi harus menjadikan medianya sebagai saran pertukaran pendapat yang dilandasi prinsip objektivitas dan berita seimbang.

Hal itu pantas direnungkan oleh media yang masih terobsesi memobilisasi pendapat perseorangan atau kelompok tertentu untuk mengejar kepentingan sempit dan sesaat dengan melakukan perang opini.

Sepatutnya tidak ada lagi media massa di Indonesia yang memaksakan agendanya hanya untuk kepentingan memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusungnya.