Editorial Media Indonesia 14/6/14: "Memadamkan Obor Fitnah"

Ketegasan mutlak ditunjukkan Polri sebagai terapi kejut agar cara-cara kotor dalam berkampanye tak berbiak dan negeri ini tak tenggelam dalam lautan fitnah.

SULIT dimungkiri, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tak semulus yang diharapkan. Ajang untuk memilih pemimpin negeri ini lima tahun ke depan itu dinodai banyak kampanye hitam yang tentu saja pantang dibiarkan. Hanya tindakan supertegas yang dapat membersihkannya.

Ditilik dari sudut mana pun, kampanye hitam bertentangan dengan peradaban. Kampanye hitam, kampanye yang semata berpijak pada kebohongan, pun hanya akan membuat wajah demokrasi buram.

Celakanya, praktik-praktik tak patut itulah yang masih didewakan sebagian kelompok anak bangsa di pilpres kali ini. Demi memenangkan sang jagoan, demi mengantarkan pasangan capres-cawapres yang didukung ke tampuk kekuasaan, mereka menempuh segala cara.

Tanpa risih, mereka mengingkari nurani, menafikan kejujuran, dan mengagungkan fitnah untuk menjatuhkan lawan.

Sikap-sikap itulah yang tecermin dalam tabloid bodong Obor Rakyat. Tabloid itu disebarkan ke pesantren-pesantren, masjid-masjid, surau-surau, dan ke tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Sebagai tabloid bodong karena alamat redaksinya fiktif dan tak memenuhi syarat sebagai lembaga pers, isi Obor Rakyat pun bodong, sarat kebohongan, dan penuh dusta.

Tujuannya cuma satu, yakni menyudutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan cara-cara kotor.

Kita jelas tak bisa menoleransi dan membiarkan kampanye hitam seperti itu mencemari nilai-nilai suci demo krasi. Karena itu pula, kita mendesak aparat terkait sigap dan tegas bersikap.

Tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum berlama-lama menindak pengelola Obor Rakyat. Ruang pengusutan sudah terbuka lantaran koki pengolah berita-berita yang disajikan tabloid setebal enam halaman itu sudah ketahuan. Orang itu ialah salah satu pekerja di salah satu situs berita online.

Kini, bola berada di tangan Mabes Polri sebagai salah satu bagian dari sentra penegakan hukum terpadu pemilu. Merekalah yang berkewajiban menindaklanjuti pengaduan tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla setelah pengaduan itu dilimpahkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Polri. Sebetulnya, tidak perlu Mabes Polri, bila ada kemauan, polsek pun bisa menindak pelakunya.

Tindakan cepat, tegas, dan tuntas ialah jawaban untuk memadamkan api provokasi Obor Rakyat. Jangan ada kesan Polri melakukan pembiaran. Polri mesti bertindak cepat karena keresahan rakyat sudah memuncak. Ambil contoh Gerakan Pemuda Ansor Jember yang sampai-sampai membentuk tim khusus untuk menyelidiki jaringan penyebar tabloid itu. Kita jelas tidak ingin konflik horizontal meletup karena aparat lamban menuntaskan persoalan.

Ketegasan mutlak ditunjukkan Polri sebagai terapi kejut agar cara-cara kotor dalam berkampanye tak berbiak dan negeri ini tak tenggelam dalam lautan fitnah. Juga harus tuntas, sebab diyakini penerbitan dan penyebaran Obor Rakyat melibatkan jaringan kuat. Bahkan, nama salah satu asisten staf khusus presiden disebut-sebut sebagai orang yang berada di belakang Obor Rakyat.

Pilpres kali ini ialah momentum terbaik bagi bangsa menuju perubahan. Namun, harapan seluruh anak bangsa itu mustahil terwujud jika masih ada yang mengandalkan cara-cara kotor dalam berkontes. Negeri ini hanya akan lebih baik jika pemimpin dihasilkan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan menebar fitnah dan kebohongan.