Prabowo Dihukum Ringan Karena Menantu Soeharto

Koran Tempo 13 Juni 2014 Page 8 Oleh Ahmad Nurhasim

Prabowo melakukan kesalahan berulang kali.

JAKARTA - Mantan Ketua Wakil Dewan Kehormatan Perwira, Jenderal (Purnawirawan) Fachrul Razi, mengatakan Prabowo Subianto bisa dihukum mati dalam kasus penculikan dan penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Menurut dia, dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira kala itu, tim penyelidik menemukan bukti yang cukup bahwa Prabowo terlibat kasus tersebut. "Andai dibawa ke Mahkamah Militer, Prabowo bisa dihukum mati," kata Fachrul saat dihubungi, Rabu malam lalu.

Tapi, atas nama rasa setia kawan, kata Fachrul, bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu hanya diadili di Dewan Kehormatan dengan rekomendasipemberhentiandari dinas tentara. Pertimbangan lainnya, Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. "Istilahnya sebenarnya dipecat. Tapi kami tidak sampai hati, karena dia menantu Presiden," ujar Fachrul.

Ketika rekomendasi hukuman itu diputuskan, Prabowo adalah suami Siti Hediati atauTitiek Soeharto. Keduanya berpisah pada 1998 setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden. Setelah dipecat, Prabowo tinggal di Yordania hingga November 2001. Kini Prabowo diusung koalisi pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya maju sebagai calon presiden, dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden.

Dewan Kehormatan menyidangkan Prabowo pada 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo tertanggal 21 Agustus 1998 diteken Ketua Dewan Kehormatan Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan enam anggota berpangkat letnan jenderal, yakni Djamari Chaniago, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka secara bulat sepakat memecat Prabowo.

Salinan surat yang memuat 11 pertimbangan rekomendasi pemecatan itu beredar akhir pekan lalu saat Prabowo berkampanye maju sebagai calon presiden pada pemilihan Juli nanti. Fachrul, mantan Wakil Panglima TNI yang kini mendukung lawan Prabowo, Joko Widodo, memberi konfirmasi bahwa surat itu valid isinya dan tanda tangannya. Salah satu pertimbangan pemecatan adalah Prabowo melakukan kesalahan berulang kali. "Itu fakta yang memberatkan," kata Fachrul.

Agum juga mengakui isi surat yang beredar itu benar. Menurut dia, Dewan Kehormatan dalam sejarah TNI hanya dibentuk sekali itu saja dalam kasus Prabowo."Karena kasusnya sangat terbuka dan mengundang reaksi internasional," ujarnya. Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, tak mempermasalahkan pernyataan Fachrul dan Agum. "Semuanya sudah selesai," ujarnya. Dia menganggap beredarnya surat rekomendasi itu serangan terhadap bosnya.

Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan penyelidikan tujuh kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa termasuk kasus penculikan 1997-1998, sebenarnya sudah selesai. Komisi bahkan sudah memegang surat Dewan Kehormatan itu sejak 2006. "Tapi kami kaget Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan pekan lalu," kata Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu segera diselesaikan lewat pengadilan HAM.