Syarikat Islam Gugat Sejarah

Penetapan Harketnas dianggap bukan berdasarkan fakta sejarah.

Republika — Salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tertua di Indonesia, .Syarikat Islam (SI), menggugat sejarah awal pergerakan Indonesia. SI mengkritik penetapan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Bagi SI penetapan kebangkitan nasional itu bukan berdasarkan fakta sejarah.

Ketua Umum Deikan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam Rahardjo Tjakraningrat mengatakan, apabila melihat fakta sejarah, kehadiran SI lebih dahulu ketimbang lahirnya Boedi Oetomo yang saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

“SI hadir pada 1905, pada waktu itu hernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Sedangkan, Boedi Oetomo pada 1908. Se-lain itu, SI merupakan organisasi pribumi yang berjuang melawan penjajah. Sedangkan, Boedi Oetomo hanya terdiri dari kaum priyayi Jawa, yang kompromi dengan kolonial,” ujarnya pada perayaan ke-108 Milad Syarikat Islam di Jakarta, Kamis (10/10).

Rahardjo menerangkan, dalam sejarah awal berdirinya SI atau SDI, organisasi ini adalah organisasi politik. Organisasi tersebut terdiri atas beberapa pedagang pribumi yang kemudian berkembang menjadi perjuangan melawan penjajah. Haji Samanhudi sebagai pendiri saat itu berjuang meningkatkan kesejahteraan pedagang pribumi yang dirugikan atas kebijakan kolonial. Perjuangan ini kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara.

Perlu diingat, katanya, dari SI inilah lahir tokoh-tokoh besar perjuangan Indonesia, seperti HOS Tjokroaminoto yang  kemudian dari asuhannyalah muncul berbagai aliran perjuangan bangsa Indonesia. ” Contoh, Sukarno yang nasionalis, Semaun dan Muso yang komunis, dan Kartosuwirjo yang Islamis. Kiprah ini jauh bila dibandingkan jasa Boedi Oetomo,” katanya.

Karenanya, Rahardjo mengingatkan, sudah seharusnya pemerintah kembali meluruskan sejarah bangsa. Khususnya, meluruskan kembali bagaimana peran para pedagang pribumi di seluruh Indonesia yang telah berjuang. SI juga menggugat pelaksanaan ekonomi yang liberal dan pemerintahan Yang cenderung mengarah kerda demokrasi Barat.

Sejarawan Universitas MOS Tjokroaminoto Makassar Rahmat Hasanuddin mengatakan, pemerintah perlu kembali meluruskan sejarah dan tidak menutup mata terhadap peran perjuangan SI.

Pelurusan sejarah ini, menurutnya, penting sebagai bagian dari koreksi sejarah. “Fakta sejarah tertulis bagaimana peran SI yang telah membangkitkan semangat perlawanan para saudagar Muslim pribumi pada awal abad ke-20,” katanya.

Kebangkitan Nasional hadir setelah munculnya perlawanan pedagang pribumi dari kepengurusan SI di berbagai wilayah nusantara. Bukan dari munculnya kelompok elite priyayi yang mengenyam pendidikan Belanda. Rahardjo menegaskan, pelurusan sejarah ini penting untuk memperbaiki sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang dipesankan Sukarno, “Jangan sekalikali melupakan sejarah”. ■ Amri Amrullah