Donasi Rakyat Tangkal Potensi Korupsi

Media Indonesia 9 Juni 2014 Page 22 oleh Cahya Mulyana

Langkah yang dilakukan pasangan Jokowi-JK dalam menghimpun sumbangan masyarakat merupakan terobosan sekaligus pembelajaran politik guna mengatasi pemilu biaya tinggi yang kerap memicu korupsi.

Pemilu biaya tinggi! Keluhan tersebut bak ritual rutin yang selalu berulang dari pemilu ke pemilu di negeri ini. Itu terjadi antara lain karena sistem pemilu yang memicu persaingan tidak sehat, luas wilayah, serta inflasi moralitas para politikus.

Sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud partisipasi terhadap penyelenggaraan negara. Akan tetapi, Pemilu 2009, misalnya, dianggap sebagai pemilu terburuk di Indonesia.

Bagaimana tidak? Pemilu tersebut melahirkan rezim korup yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Korupsi terjadi di mana-mana dan hampir semua kader partai politik terjerat perbuatan haram itu. Bahkan tingkat daerah pun tidak luput dari korupsi.

Pemilu yang diidam-idamkan memberikan perubahan justru memberikan kebobrokan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi kadang sudah menjadi kebiasaan. Mahalnya biaya pemilu kerap disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan korupsi.

Seorang calon presiden, misalnya, membutuhkan dana hingga Rp3 triliun untuk mengikuti pilpres. Pasalnya, capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian kampanye resmi ditetapkan KPU. Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan dengan ormas, survei, iklan, dan transportasi.

Mahalnya biaya pilpres tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi lainnya. Di Amerika Serikat, misalnya, menurut Center for Responsive Politics, pada Pilpres 2012 dana yang dibelanjakan tim kampanye Mitt Romney, capres dari Partai Republik, mencapai US$1,238 miliar atau sekitar Rp12,38 triliun (kurs Rp10 ribu). Sementara itu, belanja tim kampanye Barack Obama mencapai US$1,107 miliar atau sekitar Rp11,07 triliun.

Karena sadar akan besarnya dana yang dibutuhkan dalam pilpres, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla berinisiatif menghimpun dana gotong royong dari rakyat lewat tiga nomor rekening, yakni BRI KC Mall Ambasa dor 122301000172309 an Joko Widodo/Jusuf Kalla, Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan 070-000909096-5 an Joko Widodo/Jusuf Kalla M, dan Bank BCW KCP Mega Kuningan 5015.500015 an Joko Widodo/HM Jusuf Kalla.

Berdaulat penuh

Menurut juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristianto, langkah itu dilakukan untuk menjaga agar presiden terpilih tetap bisa berdaulat penuh dalam mengambil keputusan politik tanpa terikat bantuan dari pihak tertentu atau kepentingan politik tertentu.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dana kampanye tersebut kepada publik yang akan dipublikasikan setiap hari pukul 10.00 WIB lewat akun Twitter Jokowi JK. Dana itu juga akan diaudit akuntan publik.

"Semua akan kami pantau terus dari waktu ke waktu dan transparansi menjadi hal penting yang sangat diwanti-wanti Jokowi-JK. Uang tersebut wajib kami laporkan ke KPU sebagai penyelenggara pemilu," jelas Hasto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Berkenaan dengan itu pula, juru bicara Tim Sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang juga Wakil Sekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengakui biaya pemilu memang tinggi, khususnya untuk sosialisasi capres dan cawapres, saksi, dan pengamanan suara. "Solusi kami untuk menekan anggaran ialah dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia, militansi, dan jaringan yang dimiliki partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih," jelasnya.

Selain meminimalisasi biaya kampanye, imbuh Tantowi, poros Koalisi Merah Putih juga membuka sumbangan masyarakat. "Koalisi Merah Putih telah membuka sumbangan untuk mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta. Penerimaan sumbangan dari masyarakat dibarengi dengan mematuhi peraturan sumbangan yang diamanatkan undang-undang," paparnya.

Pembukaan rekening tersebut, sambungnya, dalam rangka mengakomodasi kelompok ataupun perorangan yang ingin membantu perjuangan Prabowo-Hatta. "Jika mengacu pada amanat UU Pilpres, kami pasti menekankan asal-usul penyumbang harus jelas, jumlahnya pun harus sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur UU," tukasnya.

Selain mengikuti peraturan yang berlaku, donasi fang terkumpul dalam rekening perjuangan Prabowo-Hatta akan disosialisasikan secara berkala kepada masyarakat. "Semua biaya kampanye, termasuk penerimaan dari masyarakat, akan dilaporkan secara transparan," ucapnya.

Model transaksional

Menurut pandangan pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Karim Suryadi, biaya kampanye pemilu menjadi mahal karena model transaksional antara kandidat dan masyarakat. "Mahalnya pemilu di Indonesia karena ada kesalahan model transaksi dari para kandidat kepada masyarakat," ujarnya.

Ia melihat saat ini para kandidat sudah menemukan cara untuk menekan biaya politik, salah satunya dengan membuka sumbangan (donasi) dari masyarakat. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menyiasati agar biaya kampanye pemilu tidak mahal.

Selain itu, kata dia, donasi publik juga merupakan salah satu strategi yang positif untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Ia mencontohkan apa yang sudah dilakukan kubu Jokowi-JK. Sejak jauh-jauh hari, tim sukses Jokowi-JK menggalang dukungan donasi untuk berbagai keperluan selama kampanye.

"Misalnya, di kubu Jokowi-JK, selain sebagai strategi timnya, dukungan berupa donasi juga menimbulkan sikap partisipatif dari masyarakat karena melihat sosok capres yang mereka idolakan," papar Karim.

Apa yang dilakukan pasangan Jokowi-JK itu, menurutnya, menunjukkan sikap positif sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat dalam menghadapi pemilu. "Dengan sosok seperti Jokowi yang sering blusukan dan sekarang telah dikenal luas, tentu masyarakat menaruh harapan besar dengan cara ikut berpartisipasi menyumbang dana kampanye bagi capres yang mereka idolakan," tutur Karim. (AI/P-3) cahya@mediaindonesia.com