Pemberantasan Korupsi: Visi Jokowi Dianggap lebih Jelas

"Jangan sampai penyadapan harus melalui izin pengadilan."

JAKARTA - Lembaga pegiat antikorupsi, Transparency International Indonesia, menilai visi dan misi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih mendukung program pemberantasan korupsi ketimbang pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Direktur Program Transparency International Indonesia, Ibrahim Fahmi Badoh, mengatakan Jokowi-Kalla memiliki program pemberantasan korupsi yang terarah. "Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta tak menjelaskan program pemberantasan korupsi secara spesifik," kata Fahmi dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Dia mencontohkan, Jokowi-Kalla punya program pemberantasan korupsi pada sistem politik. Misalnya, pembiayaan partai melalui anggaran negara dan daerah, serta mereformasi pengaturan pembiayaan kampanye. Pasangan itu, kata Fahmi, juga memiliki program pemberantasan korupsi pada birokrasi yang lebih spesifik. Misalnya, merampingkan lembaga pemerintahan dan menyiapkan payung hukum yang lebih kuat untuk memastikan agenda reformasi birokrasi berjalan.

Fahmi menilai Prabowo-Hatta tak memiliki program pemberantasan korupsi pada sistem politik. Untuk pemberantasan korupsi di birokrasi, kata Fahmi, visi dan misi PrabowoHatta hanya berkutat pada peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan menciptakan sistem birokrasi yang efisien, penerapan sistem insentif, serta hukuman yang efektif.

Menurut Fahmi, JokowiKalla juga punya program penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merevisi UndangUndang KPK. Dalam revisi itu, Jokowi-Kalla mengklaim akan menjaga komisi antikorupsi tetap independen dan bebas dari pengaruh politik. "Prabowo-Hatta tak punya program spesifik soal revisi undang-undang KPK," katanya. Tapi Prabowo-Hatta menyatakan akan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan untuk KPK.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Suhardi, membantah Prabowo-Hatta tak memiliki program jelas soal pemberantasan korupsi. Menurut dia, Ketua Dewan Pembina Gerindra dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu lebih fokus pada pencegahan korupsi. Korupsi, kata Suhardi, tak melulu soal penegakan hukum, tapi juga soal kesejahteraan. "Kalau negara makmur, korupsi bisa ditekan," katanya.

Anggota tim hukum Jokowi-Kalla, Firman Jaya Daeli, mengklaim Jokowi mampu mengatasi korupsi di birokrasi yang sudah cukup mengakar. Indikasinya, Jokowi cukup lama berhadapan dengan kaum birokrat selama menjabat Wali Kota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. "Dia mampu meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi," katanya.

Jusuf Kalla pada Selasa lalu berjanji revisi UndangUndang KPK tak akan melemahkan lembaga tersebut. "Revisi harus memperkuat. Jangan sampai penyadapan hams melalui izin pengadilan," katanya.

• HUSSEIN ABRI YUSUF I GANGSAR PARIKESIT I AMOS SIMANUNGKALIT I HI SUHARMAN